JAKARTA, Indotrans.web.id — Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit kerakyatan senilai Rp400 triliun pada 2027 untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menyiapkan sejumlah instrumen, mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga pembiayaan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penyaluran kredit tersebut direncanakan menjangkau sekitar 26 juta debitur. Pembiayaan akan disalurkan melalui beberapa skema yang telah tersedia, sehingga pelaksanaannya tidak bergantung pada satu instrumen saja.
“Direncanakan untuk lebih kepada 26 juta debitur,” ujar Airlangga kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/10/2026), sebagaimana diberitakan Bisnis.com.
Pemerintah memprioritaskan kelompok masyarakat menengah ke bawah sebagai sasaran program tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan masyarakat yang membutuhkan dukungan modal.
KUR Menjadi Salah Satu Instrumen Utama
Airlangga menjelaskan, Kredit Usaha Rakyat akan menjadi salah satu instrumen utama dalam penyaluran kredit kerakyatan. Pemerintah juga tengah mengkaji penyesuaian formulasi suku bunga KUR agar pembiayaan lebih terjangkau dan sesuai dengan karakteristik kelompok sasaran.
Penyesuaian tersebut menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap kredit. Namun, rincian mengenai besaran suku bunga baru dan mekanisme penerapannya belum dijelaskan dalam bahan berita yang tersedia.
Selain KUR, pemerintah menyiapkan sejumlah jalur pembiayaan alternatif untuk memperluas jangkauan program sekaligus mendorong penyerapan kredit.
Pembiayaan Perumahan dan Alsintan Ikut Dioptimalkan
Sektor perumahan dan mekanisasi pertanian menjadi dua bidang yang turut dipertimbangkan dalam strategi penyaluran kredit kerakyatan.
Airlangga menyebut pemerintah dapat meningkatkan penyaluran kredit di sektor perumahan. Pemerintah juga akan mengoptimalkan pembiayaan alat dan mesin pertanian yang telah tersedia.
“Alternatif yang lain, seperti untuk perumahan, kita bisa naikkan kreditnya sampai angka yang lebih tinggi. Sekarang kredit alsintan juga ada,” jelas Airlangga.
Pembiayaan alsintan berpotensi mendukung kebutuhan petani terhadap peralatan pertanian, sedangkan penguatan kredit perumahan menjadi salah satu jalur untuk memperluas akses pembiayaan di sektor properti.
Meski demikian, rincian alokasi dana untuk setiap instrumen, termasuk porsi kredit KUR, perumahan, dan alsintan, belum dipaparkan dalam informasi yang menjadi dasar penulisan artikel ini.
Prabowo Bidik Petani hingga Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target penyaluran kredit kerakyatan sebesar Rp400 triliun pada 2027 saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026.
Program tersebut diarahkan untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk petani, nelayan, warga perdesaan, masyarakat di daerah terpencil, serta kelompok berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.
Prabowo memperkirakan program pembiayaan itu berpotensi memberikan dampak ekonomi langsung kepada sekitar 100 juta penduduk Indonesia. Perkiraan tersebut menggunakan asumsi rata-rata satu keluarga terdiri dari empat orang.
Dengan target sekitar 26 juta debitur, pemerintah berharap perluasan pembiayaan dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap modal dan mendukung kegiatan ekonomi produktif.
Pelaksanaan program pada 2027 selanjutnya akan bergantung pada pematangan skema pembiayaan, penyesuaian kebijakan KUR, serta optimalisasi berbagai instrumen kredit yang disiapkan pemerintah.
(sps/sps)
