Jakarta.- Indotrans.web.id // – Indonesia mulai mengurangi ekspor gas alam ke Negara Singapura kata Kepala SKK Migas Djoko Siswanto masing-masing sebesar 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatra. Ia menyebut Singapura sebagai satu-satunya negara yang terkena pengurangan ekspor tersebut, seperti dikutip dari Berita Antara sabtu (24/10/2026)
Langkah tersebut disebutkan bertujuan memprioritaskan pasokan gas untuk pembangkit listrik dalam negeri.
Otoritas Pasar Energi Singapura (EMA) menyatakan pengurangan pasokan gas dari Indonesia sebesar 31 juta kaki kubik standar per hari mencakup kurang dari 2 persen total kebutuhan gas harian
Sekitar 95 persen listrik Singapura dihasilkan dari gas alam, dan sebagian besar pasokan gas tersebut diimpor melalui jaringan pipa dari Indonesia
Kebijakan Pemerintah Indonesia ini , mengundang respon dari Perdana Menteri Negara Singapura Lawrence Wong , yang berharap semua pihak yang telah menandatangani kontrak komersial pasokan gas untuk memenuhi komitmen tersebut, kata Perdana Menteri Lawrence Wong pada hari Minggu (25/10), pada saat berbicara dalam konvensi Partai Tindakan Rakyat (PAP), sehari setelah Indonesia mengurangi ekspor gas ke Negeri Singapura .
“Pasokan gas diatur dalam kontrak komersial. Kami berharap semua pihak memenuhi komitmen mereka, dan importir gas Singapura akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak tersebut,” kata Wong, yang juga menjabat sekretaris jenderal PAP.
Lawrence Wong menyebutkan Singapura telah bersiap menghadapi risiko tersebut. Mereka telah berinvestasi membangun terminal gas alam cair (LNG) agar dapat mengimpor gas dari berbagai negara tanpa bergantung pada jaringan pipa, sehingga memiliki lebih banyak pilihan untuk mengatasi gangguan pasokan.
Karena itulah pemerintah Singapura tengah mengkaji potensi penggunaan energi nuklir, katanya.
“Wajar jika ada kekhawatiran soal keselamatan pembangkit listrik tenaga nuklir di negara kecil dan padat penduduk seperti Singapura, dan harus mencari sumber energi yang lebih bersih di luar gas alam dan mampu menyediakan listrik secara andal sepanjang waktu.
Kami menanggapi kekhawatiran ini dengan sangat serius. Keselamatan harus menjadi prioritas utama,” kata Wong.
“Namun, kita tidak boleh mengesampingkan suatu pilihan hanya karena sulit atau kontroversial. Kita harus menilai risiko dan konsekuensinya secara cermat, melibatkan masyarakat Singapura, dan pada akhirnya mengambil keputusan yang tepat untuk menjamin masa depan energi kita.”
Mulai 2027, Singapura akan menjalani penilaian oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk mengukur kesiapan negara itu dalam mengambil keputusan terkait penggunaan energi nuklir. ( IT.07)
