Jakarta – Indotrans.web.Id//- Rencana pemerintah untuk mengalihkan Pembayaran gaji ASN dari BPD ( Bank Pembangunan Daerah ke Koperasi ,menurut Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai, kebijakan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh dan diterapkan secara bertahap agar tidak mengganggu likuiditas serta aktivitas bisnis perbankan.
Menurut Josua, dampak kebijakan terhadap industri perbankan secara keseluruhan mungkin relatif terbatas. Namun, BPD yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap rekening gaji ASN berpotensi menghadapi tekanan lebih besar.
“Dampak terhadap sistem perbankan nasional mungkin relatif terbatas, tetapi dampak terhadap BPD yang sangat bergantung pada rekening gaji ASN dapat jauh lebih besar,” kata Josua kepada Kompas.com, Jumat (16/10/2026).
Josua menilai koperasi sebaiknya menjadi saluran tambahan untuk memperluas pelayanan keuangan, terutama di wilayah yang akses perbankannya masih terbatas. Sementara itu, rekening bank tetap dapat dipertahankan sebagai tempat penyimpanan utama dana nasabah.
Potensi Dana Murah Perbankan Berkurang Rp 3,9 Triliun
Salah satu risiko yang menjadi perhatian adalah kemungkinan berkurangnya dana pihak ketiga (DPK), khususnya simpanan berbiaya rendah yang selama ini mendukung kegiatan penyaluran kredit perbankan.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam materi tersebut, sebanyak 27 BPD memiliki DPK sekitar Rp 770 triliun dengan total kredit mencapai Rp 673 triliun hingga Juni 2026.
Rekening gaji ASN berkontribusi terhadap aktivitas keuangan bank melalui saldo tabungan, transaksi rutin bulanan, serta hubungan nasabah dengan berbagai produk perbankan.
Apabila perpindahan ke koperasi hanya berkaitan dengan saluran pelayanan pembayaran, sedangkan dana tetap tersimpan di rekening bank, dampak terhadap pendanaan perbankan diperkirakan lebih terbatas.
Josua menegaskan bahwa angka tersebut merupakan simulasi untuk menggambarkan sensitivitas risiko, bukan proyeksi pasti dampak kebijakan pemerintah.
Rencana pemerintah mengalihkan penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) dari perbankan ke koperasi berpotensi memengaruhi pendanaan dan pertumbuhan kredit sejumlah bank, terutama bank pembangunan daerah (BPD).
BPD dinilai memiliki potensi risiko lebih besar karena hubungan bisnisnya dengan pemerintah daerah dan pegawai pemerintahan menjadi salah satu basis kegiatan perbankan.
Rekening gaji tidak hanya berfungsi sebagai tempat menerima penghasilan. Rekening tersebut juga membantu bank memahami pola penerimaan pendapatan, aktivitas transaksi, dan kemampuan nasabah memenuhi kewajiban pembayaran.
Informasi itu dapat digunakan untuk menawarkan berbagai produk, seperti kredit multiguna, kredit pemilikan rumah (KPR), pembiayaan kendaraan, serta produk simpanan.
Kepastian arus penghasilan bulanan juga dapat mempermudah pengaturan pembayaran angsuran melalui mekanisme yang disepakati antara bank dan nasabah.
Akibat dari potensi penurunan dana akan merugikan seluruh BPD, dan pembayaran gaji ASN dan Pegawai Pemerintah beralih ke Koperasi akan berpotensi kehilangan sebagian akses terhadap informasi transaksi dan kemudahan pembayaran yang selama ini mendukung bisnis kredit ASN, kata Josua Pardede
Namun apabila dana yang dikelola koperasi kembali ditempatkan di rekening bank, total DPK industri perbankan bisa tetap terjaga, meskipun terjadi perubahan distribusi dana antar bank.
Risiko tersebut terutama relevan bagi bank daerah yang memiliki konsentrasi pembiayaan konsumtif tinggi pada pegawai pemerintah daerah.
Perpindahan Rekening Berpotensi Menekan Pertumbuhan Kredit
Josua mengidentifikasi dua jalur utama yang dapat memengaruhi kinerja BPD apabila saldo gaji ASN benar-benar berpindah dari rekening bank.
Pertama, berkurangnya simpanan berbiaya rendah dapat mendorong bank mencari sumber pendanaan pengganti. Jika penggantinya berupa deposito atau instrumen pendanaan dengan biaya lebih tinggi, beban dana bank berpotensi meningkat.
Kenaikan biaya pendanaan dapat memengaruhi kemampuan bank menjaga margin bunga dan menawarkan pembiayaan secara kompetitif.
Kedua, berkurangnya hubungan langsung dengan ASN sebagai penerima gaji berpotensi memperlambat pertumbuhan kredit multiguna dan mengurangi peluang penjualan produk keuangan lainnya.
Josua juga mengingatkan adanya potensi peningkatan biaya penagihan dan risiko keterlambatan cicilan apabila perpindahan rekening tidak disertai penyesuaian mekanisme pembayaran kredit yang sudah berjalan.
Meski demikian, perubahan rekening penerimaan gaji tidak otomatis menghapus kewajiban kredit ASN kepada bank. Pembayaran angsuran masih dapat dilakukan melalui pendebitan rekening berdasarkan persetujuan nasabah atau kerja sama antarlembaga.
Karena itu, besarnya dampak terhadap bisnis BPD akan bergantung pada mekanisme pengalihan yang diterapkan pemerintah dan sejauh mana hubungan perbankan nasabah tetap dipertahankan.
Pemerintah Diminta Mengkaji Pengalihan Gaji ASN Secara Bertahap
Untuk mengurangi risiko terhadap sistem keuangan daerah, Josua menyarankan pemerintah melakukan pemetaan menyeluruh sebelum menjalankan kebijakan pengalihan penyaluran gaji ASN.
Pemetaan tersebut mencakup konsentrasi rekening gaji, rata-rata saldo simpanan, ketergantungan pendanaan BPD, serta mekanisme penyimpanan dana setelah dikelola koperasi.
Penerapan secara bertahap dengan tetap mempertahankan rekening bank sebagai tempat penyimpanan utama dinilai dapat membantu mencegah gangguan likuiditas.
Di sisi lain, BPD perlu memperkuat layanan digital, memperluas sumber pendanaan, dan mengembangkan produk kredit berdasarkan kemampuan membayar nasabah.
Kerja sama dengan koperasi yang memiliki tata kelola baik juga dapat menjadi pilihan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan tanpa harus memutus hubungan perbankan yang telah terbangun.
Pemerintah juga perlu menyiapkan masa transisi yang memadai untuk memastikan perjanjian kredit, mekanisme pembayaran angsuran, serta hak nasabah tetap terlindungi.
Dengan perencanaan yang matang, pengembangan koperasi sebagai bagian dari layanan keuangan diharapkan dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga stabilitas pendanaan dan kemampuan BPD dalam mendukung perekonomian daerah.
( Leni S SE )
