Jakarta – Indotrans.web.id.//- Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) yang tergabung dari komite aliansi mahasiswa berbagai Universitas diJakarta dan Daerah , berencana akan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada hari Selasa, 20 Oktober 2026, yang tujuannya membawa 5 tuntutan kepada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Yatalathof Imawan, Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), dalam keterangannya kepada media dalam pernyataannya , aksi mahasiswa ini dijadwalkan berlangsung di dua lokasi, yakni Tugu Proklamasi dan Tugu Tani, Jakarta Pusat, dan di Tugu Proklamasi direncanakan dimulai pukul 09.00 WIB , kemudian di kawasan Tugu Tani pada pukul 15.00 WIB.
Komite Sadar merupakan aliansi mahasiswa perguruan tinggi, termasuk Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada, UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya.
Kendatipun tergabung dalam aliansi yang sama, tidak semua kampus akan mengirimkan peserta aksi ke Jakarta, namun menyampaikan aspirasinya di daerah masing-masing.
Lima Tuntutan Mahasiswa kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran yang berkaitan persoalan lingkungan, ekonomi, kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, hingga akses terhadap layanan dasar.
Berikut lima tuntutan yang disampaikan Komite Sadar:
- Penanganan kebakaran hutan dan banjir sebagai bencana nasional
Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana banjir sebagai bencana nasional. Mereka juga menuntut pemulihan kesehatan masyarakat terdampak dan penegakan hukum terhadap korporasi yang dinilai bertanggung jawab, termasuk pencabutan izin perusahaan terkait.
- Perbaikan kebijakan ekonomi
Mahasiswa meminta pemerintah membenahi tata kelola ekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar. Persoalan ekonomi menjadi salah satu perhatian yang mereka soroti, termasuk kenaikan beban pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Penghentian pembatasan kebebasan berpendapat
Tuntutan berikutnya berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Mahasiswa meminta pemerintah menghentikan praktik pembatasan kebebasan berpendapat yang mereka nilai menjadi persoalan dalam kehidupan demokrasi.
- Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme
Mahasiswa juga mendesak penanganan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka menyoroti persoalan korupsi serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan sebagai bagian dari masalah tata kelola pemerintahan.
- Penurunan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang membebani masyarakat dapat ditekan.
Mahasiswa juga meminta akses terhadap layanan tersebut tersedia secara lebih merata.
Sebelum melakukan aksi demontrasi ini , aliansi Mahasiswa SADAR telah melakukan survei terhadap 560 Responden yang menghimpun pandangan masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua.
Menurut Yatalathof Imawan, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintahan belum berjalan secara maksimal.
Sejumlah isu yang muncul dalam survei meliputi harga kebutuhan pokok, kebebasan berpendapat, kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, deforestasi, kebakaran hutan, biaya pendidikan, serta persoalan ekonomi dan keuangan.
Temuan tersebut menjadi salah satu landasan bagi mahasiswa untuk menyuarakan berbagai persoalan yang mereka anggap membutuhkan perhatian pemerintah.
Namun, hasil survei itu merupakan gambaran dari responden yang dihimpun Komite SADAR . Tanpa informasi lebih lanjut mengenai metode pengambilan sampel dan pembobotan, hasilnya tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh penduduk Indonesia.
Yatalathof menegaskan bahwa aksi tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai evaluasi perjalanan pemerintahan, tetapi juga sebagai penyampaian kekecewaan mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang mereka lihat di tengah masyarakat, setelah 2 tahun Pemerintahan Prabowo Gibran pada tanggal 20 Oktober
Menurut dia, tuntutan mengenai kedaulatan rakyat berkaitan dengan kondisi demokrasi, penegakan hukum, persoalan lingkungan, serta masalah sosial dan ekonomi di berbagai daerah.
Lima tuntutan Komite Sadar tersebut mencerminkan sejumlah isu yang menjadi fokus gerakan mahasiswa , dan diharapkan mendapat perhatian dan tanggapan serius dari pemerintah.
( Anggi Saputra _ Red )
