Bank Indonesia (BI) terus memantau pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menyusul posisi mata uang Garuda yang mendekati titik terlemahnya sepanjang tahun 2026. Pada penutupan perdagangan Senin (26/10) sore, rupiah berakhir melemah di level Rp18.135 per dolar AS.
Menanggapi kondisi tersebut, Destry Damayanti yang dikutip sebagai pimpinan BI menjelaskan bahwa laju rupiah dipengaruhi oleh mekanisme penawaran (supply) dan permintaan (demand). Oleh karena itu, bank sentral memastikan tetap hadir di pasar untuk mencermati dinamika yang berlangsung.
“Kita tetap ada di pasar. Ya, ini tergantung supply demand hari ini, ya mungkin lagi… Pokoknya tetap kita monitor pergerakannya,” ujar Destry saat ditemui di sela acara Danantara Technology Innovation Investment Forum 2026 di Jakarta, Senin (26/10).
Lebih lanjut, Destry menegaskan bahwa BI belum berencana mengubah strategi intervensi untuk meredam gejolak kurs saat ini. Ia menilai fluktuasi nilai tukar yang terjadi di pasar masih berada dalam batas wajar, sembari tetap menelusuri akar penyebab pergerakannya.
“Enggak (ada perubahan intervensi). Ini volatility biasa, tapi kita terus monitor. Kita lihat root-cause-nya juga,” tuturnya.
Mendekati Rekor Terlemah Juni 2026
Pada penutupan perdagangan Senin (26/10) sore, posisi rupiah di level Rp18.135 per dolar AS tercatat turun 55 poin atau melemah 0,30 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di angka Rp18.080 per dolar AS.
Posisi tersebut kian mendekati titik terlemah rupiah sepanjang tahun ini yang sempat terjadi pada Juni 2026.
Sorotan Analis: Arus Modal Keluar dan Lonjakan Harga Minyak
Sejumlah analis pasar keuangan turut mengidentifikasi faktor-faktor yang menekan nilai tukar rupiah. Pengamat pasar mata uang DOO Financial Futures, Lukman Leong, menyebutkan bahwa salah satu beban utama berasal dari derasnya arus modal keluar (capital outflow) di pasar saham dalam negeri.
Sebagai negara importir neto minyak, Indonesia menghadapi risiko membengkaknya biaya impor energi sekaligus beban belanja subsidi dan kompensasi energi.
Ibrahim menyoroti rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang telah menembus US$91,9 per barel hingga akhir September 2026. Angka tersebut melampaui jauh di atas asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar US$70 per barel.
“Setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel berpotensi memperlebar defisit APBN hingga Rp6,8 triliun,” ungkap Ibrahim dalam keterangannya.
(sps/sps)
