
Yogyakarta, Indotrans.web.id || – Diskusi bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (15/6/2026) malam, berakhir ricuh.
Kegiatan yang dihadiri ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut awalnya berlangsung normal. Namun situasi berubah ketika sejumlah mahasiswa naik ke panggung sambil membentangkan spanduk dan menyampaikan protes terhadap kebijakan pemerintah.
Aksi tersebut membuat jalannya diskusi terhenti lebih awal dari jadwal. Ketegangan sempat terjadi di dalam lokasi acara hingga berlanjut ke area luar gedung saat massa berusaha menghadang para narasumber yang hendak meninggalkan lokasi.
Ketua Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, Mesa, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum menjawab persoalan masyarakat.
Menurutnya, mahasiswa menyampaikan kekecewaan terhadap sejumlah program pemerintah yang dianggap tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Selain itu, mereka juga menyoroti kondisi ekonomi yang dinilai semakin berat bagi sebagian kalangan.
Mesa menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan upaya mahasiswa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para pejabat negara.
Ia juga menjelaskan bahwa ketegangan yang terjadi dipicu karena mahasiswa merasa pertanyaan dan kritik yang disampaikan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Kondisi tersebut kemudian memunculkan aksi saling dorong dan kejar-kejaran saat para pejabat berusaha meninggalkan lokasi.
Di sisi lain, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono membantah anggapan bahwa dirinya bersama para pejabat lainnya menghindari dialog dengan mahasiswa. Menurutnya, kehadiran mereka di UGM memang bertujuan untuk berdiskusi secara terbuka dan mendengar berbagai kritik maupun masukan.
Sudaryono menyebut forum tersebut telah direncanakan jauh hari dan mendapat izin dari pihak kampus. Selama diskusi berlangsung, para narasumber juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan kritik.

Namun, menurutnya, situasi berubah ketika sekelompok peserta menginginkan forum dihentikan. Akibat kondisi yang semakin tidak kondusif, pihak keamanan kemudian menyarankan para narasumber meninggalkan lokasi.
Meski demikian, Sudaryono mengaku tetap berupaya melanjutkan dialog dengan mahasiswa. Bahkan dirinya bersama Nusron Wahid sempat duduk bersama massa di area jalan sekitar kampus untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Ia juga membantah kabar yang menyebut dirinya dan rombongan melarikan diri dari lokasi. Menurutnya, langkah yang diambil semata-mata untuk menjaga keamanan setelah terjadi pelemparan air dan kericuhan di sekitar arena diskusi. Dalam dialog yang berlangsung di luar gedung, mahasiswa turut menyampaikan kritik terkait persoalan agraria, kondisi ekonomi masyarakat, hingga berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilai perlu dievaluasi.
Sudaryono menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dan siap menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat, termasuk isu pertanahan yang menjadi perhatian mahasiswa. Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat negara dan mahasiswa dalam forum diskusi yang awalnya dirancang sebagai ruang dialog terbuka mengenai kebangsaan dan demokrasi. Meski sempat diwarnai ketegangan, kedua pihak sama-sama menyatakan pentingnya menjaga ruang dialog sebagai bagian dari kehidupan demokrasi di Indonesia.
(LS)
