Medan, Indotrans.web.id || – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumatera Utara, Senin (15/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Massa aksi tiba sekitar pukul 14.30 WIB dengan membawa mobil komando, spanduk, dan poster berisi berbagai aspirasi masyarakat.
Ketua BEM USU, Angga Al Maaris Harahap, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi beban masyarakat.
“Kami membawa berbagai keresahan masyarakat yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Ada sembilan tuntutan yang kami sampaikan melalui DPRD Sumut untuk diteruskan kepada pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Angga saat berorasi.
Menurutnya, salah satu isu yang paling menjadi perhatian adalah kenaikan harga BBM, khususnya BBM non-subsidi, yang dinilai berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Angga menilai kenaikan harga BBM turut memengaruhi pendapatan sejumlah kelompok pekerja, termasuk pengemudi ojek online dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada mobilitas sehari-hari.
Selain persoalan BBM, mahasiswa juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai program tersebut perlu ditinjau kembali agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Dalam aksi itu, mahasiswa juga menuntut transparansi penggunaan anggaran negara, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.
Aksi yang berlangsung di depan gedung DPRD Sumut tersebut mendapat pengawalan aparat kepolisian dan TNI. Arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kepadatan akibat konsentrasi massa yang melakukan orasi secara bergantian.
Adapun sembilan tuntutan yang disampaikan BEM USU dalam aksi tersebut meliputi:
- Menjaga stabilitas harga BBM dan memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
- Mendorong efisiensi dan transparansi pengelolaan APBN serta APBD dengan mengutamakan program prioritas.
- Menolak segala bentuk dwifungsi Polri serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian.
- Mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih efektif dan tepat sasaran.
- Menjadikan sektor pendidikan sebagai program prioritas nasional.
- Mendesak percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat.
- Menuntut pertanggungjawaban pemerintah terkait penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta pemberantasan pertambangan ilegal.
- Mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya sektor kelistrikan dan air bersih.
- Mendesak pemerintah menepati komitmen membuka 19 juta lapangan kerja.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal berbagai tuntutan tersebut dan berharap DPRD Sumut dapat menyampaikan aspirasi yang disuarakan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.
(LS)
