Medan, Indotrans.web.id || – Di tengah krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah Kota Medan, muncul peristiwa yang memicu kemarahan warga.
Puluhan warga, mayoritas emak-emak, menggelar aksi protes di sekitar rumah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan, Benny Sinomba Siregar, di Jalan STM Gang Suka Cita, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Rabu (10/6/2026).
Aksi tersebut dipicu dugaan pengisian air bersih menggunakan mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) ke rumah pejabat tersebut saat ribuan pelanggan PDAM Tirtanadi masih mengalami gangguan pasokan air.
Warga yang mengetahui keberadaan mobil Damkar di lokasi langsung mendatangi area tersebut dan mempertanyakan alasan pengiriman air ke rumah pejabat ketika masyarakat sekitar juga kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
“Kami sudah susah mendapatkan air sejak malam. Tapi kenapa justru rumah pejabat yang didatangi mobil pembawa air?” keluh salah seorang warga.
Suasana sempat memanas ketika warga meminta penjelasan terkait prioritas distribusi bantuan air bersih.
Mereka menilai pelayanan yang terjadi di lapangan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat yang sama-sama terdampak krisis air.
Peristiwa ini semakin memperkuat kritik terhadap kinerja PDAM Tirtanadi yang dinilai lamban dalam menangani gangguan distribusi air.
Di saat warga antre dan berjuang memenuhi kebutuhan dasar keluarga, muncul kesan bahwa akses bantuan air lebih mudah diperoleh kalangan tertentu.
Warga mendesak PDAM Tirtanadi dan Pemerintah Kota Medan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme distribusi bantuan air selama masa gangguan layanan.
Transparansi dinilai penting untuk menghindari munculnya dugaan perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.
Menurut keterangan warga, mobil Damkar akhirnya meninggalkan lokasi setelah mendapat protes dari masyarakat yang berkumpul di sekitar rumah tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris PDAM Tirtanadi, Nurlin, belum dapat dihubungi untuk memberikan klarifikasi terkait peristiwa tersebut.
Masyarakat berharap Pemko Medan dan PDAM Tirtanadi segera memulihkan pasokan air bersih yang terganggu serta memastikan bantuan air didistribusikan secara adil, merata, dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas, bukan berdasarkan jabatan atau status sosial. Krisis air bukan sekadar persoalan teknis. Ketika kebutuhan dasar warga terganggu, transparansi, keadilan, dan kecepatan pelayanan menjadi ukuran utama keberpihakan pemerintah dan penyelenggara layanan publik kepada masyarakat. (MR. Poerba)
