Medan, Indotrans.web.id || – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI lakukan kolaborasi dengan Kanwil Kemenag Sumatera Utara dengan melakukan safari keagamaan.
Kolaborasi ini dilakukan dengan pendekatan pencegahan anti korupsi yang berbasis dengan nilai moral dan spiritual ,yang diselenggarakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Medan, Selasa (05/05).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Johnson Ridwan Ginting , Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Syafrizal Bancin Ka. Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, dan dihadiri jajaran struktural dan aparatur sipil negara di lingkungan Kanwil Kemenag Sumut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala Madrasah, Kepala KUA, tokoh agama, serta penyuluh agama se-Sumatera Utara.
Johnson Ridwan Ginting, Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, , menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat berjalan efektif tanpa partisipasi aktif seluruh elemen bangsa, termasuk institusi keagamaan.
lebih lanjut disampaikannya bahwa peran lembaga keagamaan memiliki peran strategis sebagai penguat nilai sekaligus pembentuk karakter publik yang berintegritas. “Pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan sistem dan penegakan hukum. Dibutuhkan penguatan nilai dan karakter, dan di sinilah peran institusi keagamaan menjadi sangat penting untuk menanamkan integritas sejak dini,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi komitmen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong reformasi birokrasi, penguatan tata kelola, serta peneguhan integritas aparatur. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi akan semakin efektif ketika dibangun melalui sinergi antara penguatan sistem dan penguatan moralitas.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sumut, Syafrizal Bancin menekankan bahwa nilai-nilai keagamaan memiliki posisi sentral dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat. Ia menyampaikan bahwa upaya menanamkan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas harus terus diperkuat, khususnya dalam mencegah penyalahgunaan amanah dan kewenangan.
Melalui kegiatan ini, ditegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga negara dan institusi keagamaan dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan. Pendekatan berbasis nilai keagamaan dinilai menjadi salah satu kunci dalam memperkuat integritas aparatur sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi di berbagai sektor kehidupan.(Red /IT.05)
