Medan , Indotrans.Web.Id.|| – Kendati bencana alam di Provinsi Sumatera Utara telan korban 303 orang, dan 239 orang masih hilang seperti dimuat di akun fb Sahabat Tapanuli yang dimuat pada 30 Nopember , belum lagi kerugian material masyarakat yang hanyut terbawa banjir, rumah yang roboh , bahkan kab Tapanuli Tengah, Kota Sibolga yang hampir tenggelam, lalu Kab.Tapanuli Selatan , Kab Mandailing , Kab Langkat, Kota Medan diterjang Banjir
Namun menurut Kepala BNPB Suharyanto, Bencana di Provinsi Sumatera Utara belum dapat dianggap dan masuk bencana Nasional , pernyataan yang dikutip dari laman sahabat Tapanuli .
Pernyataan Kepala BNPB tersebut mengundang pro kontra ditengah ditengah bencana yang melanda prov Sumatera Utara dan menimbulkan interpretasi di tengah khalayak masyarakat .
Pemerhati publik dan Pengacara Jauli Manalu SH, menyampaikan ” apakah harus ribuan orang yang meninggal, sehingga dapat dikategorikan bencana nasional ” ungkap Jauli Manalu SH , kepada Indotrans melalui Telepon. Senin 1/12/2025
Keinginan korban bencana banjir atau longsor di Sumatera Utara bukan penilaian kategori bencana nya , yang diperlukan adalah kesigapan Pemerintah pusat untuk dapat dengan cepat membantu masyarakat dan segera membuat tenda pengungsian dan memberikan program profiling , dan memberikan program healing bagi anak – anak agar cepat keluar dari trauma bencana alam tersebut , tegas Jauli Manalu SH
Lebih lanjut diungkapkannya ” bagi masyarakat yang kena musibah ini tidak pentingkan apakah bencana nasional atau bencana provinsi ataupun daerah , mereka hanya berharap bantuan yang segera dari pemerintah, baik itu provinsi, kabupaten ataupun pemerintah pusat.tegas Jauli .
Masyarakat tidak terlalu mementingkan apakah itu bencana nasional atau tidak, mereka yang terdampak bencana hanya berharap segera dapat bantuan dari pemerintah, baik itu daerah ataupun pemerintah pusat.
Hal yang sama disebut Ir Parlindungan Sihotang MT IPU sebagai Pengamat , konstruksi, menyampaikan , Pemeritah segera memperbaiki infrastruktur yang rusak , juga DPR , DPRD , segera menggagas regulasi yang dapat mengurangi terjadinya konspirasi perusakan lingkungan, sekaligus dapat memberikan bantuan mengurangi beban masyarakat yang terkena musibah.
Red
