Jakarta, Indotrans.web.id – Pemerintah mencatat sebanyak 13.284.093 keluarga telah terdaftar dalam sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital hingga Jumat (23/10/2026). Program ini disiapkan untuk memperbaiki pendataan penerima bantuan sosial (bansos) dan mendukung perubahan kebijakan subsidi pemerintah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengatakan pendaftaran dilakukan melalui jalur mandiri maupun bantuan agen Perlinsos Digital.
“Per hari ini, 23 Oktober 2026, lewat agen-agen Perlinsos maupun mandiri, sudah ada 13.284.093 keluarga telah terdaftar di Perlinsos Digital,” ujar Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Jumat.
Pemerintah berencana meluncurkan Perlinsos Digital secara nasional pada 10 November 2026. Namun, jumlah keluarga yang terdaftar belum otomatis menjadi jumlah penerima bantuan tunai karena pemerintah masih melakukan registrasi ulang dan pemeriksaan data.
Subsidi Diarahkan ke Bantuan Tunai
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah mengarahkan kebijakan subsidi agar lebih berfokus kepada masyarakat penerima manfaat melalui transfer tunai.
Menurut Luhut, rencana peluncuran Perlinsos Digital pada 10 November akan menjadi bagian dari perubahan kebijakan tersebut.
“Yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer. Jadi pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi,” kata Luhut seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Kebijakan itu diarahkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan. Meski demikian, mekanisme dan penetapan penerima tetap bergantung pada proses pendataan serta verifikasi pemerintah.
Penerima Bansos Akan Didata Ulang
Gus Ipul menjelaskan, Perlinsos Digital dikembangkan untuk memperkuat data penerima bansos melalui registrasi ulang. Pemerintah tidak hanya memeriksa data berbasis nama dan alamat, tetapi juga melengkapinya dengan teknologi biometrik atau pengenalan wajah.
“Intinya adalah kita ingin meregistrasi ulang seluruh penerima bansos. Kita lakukan registrasi ulang, cek ulang,” ujar Gus Ipul.
Sistem tersebut juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial untuk mendaftarkan diri. Namun, pendaftaran tidak serta-merta menjamin seseorang akan menerima bansos.
Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah melibatkan perangkat wilayah, operator data, pendamping sosial, pemerintah daerah, serta Kementerian Sosial. Gus Ipul juga mengajak masyarakat membantu keluarga dan tetangga yang membutuhkan pendampingan saat melakukan pendaftaran.
“Mari kita bantu keluarga terdekat dulu, tetangga terdekat dulu, agar tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlewat,” tuturnya.
Lebih dari 816 Ribu Agen Terlibat
Kementerian Sosial mencatat sebanyak 816.674 orang telah bergabung sebagai agen Perlinsos Digital hingga 23 Oktober 2026. Agen tersebut bertugas membantu masyarakat mendaftar dan memperoleh informasi mengenai program.
Keterlibatan agen diharapkan memudahkan warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital atau mengalami kesulitan mengakses teknologi.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Percepatan Program Prioritas Ekonomi DEN Mochammad Firman Hidayat menyebutkan sekitar 11,5 juta kepala keluarga telah terdaftar dalam sistem digitalisasi perlindungan sosial. Pada laporan tersebut, jumlah agen yang terlibat mencapai sekitar 775.000 orang.
Firman juga menyampaikan bahwa lebih dari 600.000 pendaftar mengakses portal Perlinsos setiap hari. Perbedaan jumlah pendaftar dan agen dalam laporan tersebut dibandingkan data terbaru Kemensos berkaitan dengan waktu pelaporan yang berbeda.
Uji Coba di Bali Dievaluasi
Pemerintah turut mengevaluasi uji coba Perlinsos Digital di Bali. Menurut Firman, hasil uji coba menunjukkan adanya penurunan kesalahan dalam penentuan sasaran penerima manfaat.
Berdasarkan hasil yang dilaporkan DEN, exclusion error turun sebesar 24,1 persen. Istilah ini merujuk pada kondisi ketika masyarakat yang sebenarnya berhak menerima bantuan justru tidak tercatat atau terlewatkan.
Sementara itu, inclusion error merujuk pada kesalahan ketika seseorang atau keluarga yang tidak memenuhi persyaratan justru masuk dalam daftar penerima. Firman menyebut angka inclusion error dalam uji coba tersebut turun dari 4,1 persen.
Menurut Firman, hasil evaluasi itu menjadi salah satu bahan pemerintah untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial yang lebih transparan dan tepat sasaran sebelum diterapkan secara nasional.
(sps/sps)
