Deli Serdang, Indotrans.Web.Id.|| – Penyusunan Roapmap tingkat inflasi daerah Kab Deli Serdang oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 – 2027, tidak lagi bersifat normatif dan berulang , kata Drs Rahmat Wijaya, pejabat Asisten II Perekonomian dan Pembangunan dalam rapat pendahuluan dikantor Bupati hari Senin (15/12/2025).
Kita membutuhkan Roadmap yang jelas, dan tegas, yang tujuannya berdampak langsung pada pengendalian inflasi ” Dua tahun ke depan, jangan lagi hanya copy-paste program dan dapat dieksekusi” lanjutnya
Pengalaman yang terjadi ditahun 2025, dimana terjadi lonjakan harga pada sejumlah komoditas pangan strategis, seperti cabai, beras, dan telur, meskipun produksi daerah yang tergolong cukup , maka sektor pertanian dan peternakan harus menjadi fokus utama roadmap TPID, karena masih dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah.
Intervensi tidak cukup hanya melalui operasi pasar atau subsidi harga yang bersifat sementara. Pemerintah daerah harus masuk sejak awal melalui bantuan sarana produksi, pendampingan, serta skema kemitraan, agar saat panen, harga bisa dikendalikan tanpa merugikan petani, yang artinya,kondisi ini menandakan masalah utama bukan semata ketersediaan barang, melainkan intervensi hulu yang lemah dan rantai distribusi yang terlalu panjang.” ungkap Asisten II.
Lebih lanjut disebutkan nya “Kalau biaya tanam dan produksi sudah dibantu oleh pemerintah, akan ada ruang komitmen hasil panennya dijual dengan harga wajar. Ini yang harus dirumuskan secara teknis dalam roadmap,” papar Asisten II.
Selain masalah produksi, panjangnya rantai distribusi juga menjadi faktor utama mahalnya harga di tingkat konsumen. Contohnya, satu komoditas bisa melewati dua hingga tiga distributor sebelum sampai ke pedagang pasar, sehingga harga naik berlapis.
“Kalau petani bisa langsung bertemu pedagang pasar, selisih harga bisa dipangkas. Inilah yang harus dirancang, bukan sekadar kegiatan rutin,” lanjut nya.
Untuk itu, roadmap TPID semestinya memuat skema konkret mempersingkat rantai pasok, termasuk mempertemukan produsen langsung dengan pedagang pasar, gerakan pangan murah, maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan daerah.
Di rapat itu juga disinggung kondisi surplus produksi yang tidak otomatis menurunkan harga. Banyak hasil pertanian dan peternakan Deli Serdang, justru ke luar daerah, lalu kembali masuk dengan harga lebih tinggi.
“Secara data kita surplus, tapi di pasar harga tetap mahal. Ini karena kita tidak mengikat produksi daerah sendiri,” sebut Asisten II.
Untuk mengatasinya, kemitraan dengan produsen harus dibangun secara adil dan merata, sehingga beban stabilisasi harga tidak hanya ditanggung segelintir pelaku usaha.
Kembali diingatkan, roadmap TPID 2025 – 2027 harus berbasis pengalaman lapangan dan mampu menjaga daya beli masyarakat serta keberlanjutan usaha petani dan peternak.
“Roadmap itu harus jelas siapa berbuat apa, kapan, dan dampaknya terhadap harga. Kalau hanya normatif, tidak perlu rapat,” tegasnya.
Diharapkan, roadmap tersebut mampu menjadi instrumen nyata pengendalian inflasi yang mampu menekan risiko gejolak harga di Kabupaten Deli Serdang pada dua tahun ke depan
( IT- 05)
