Mandailing Natal, Indotrans.web.id ||– Hanya beberapa hari resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mandailing Natal, Yos Arnold Tarigan, S.H., M.H., langsung menunjukkan taringnya dalam perang melawan korupsi dengan memerintahkan pengusutan dugaan penyalahgunaan anggaran desa di kawasan hukumnya.
Tarigan memberikan instruksi tegas kepada jajarannya untuk segera melakukan penyelidikan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta pendapatan Desa Huta Gambir, Kecamatan Pakantan untuk tahun anggaran 2021–2022. Operasi penggeledahan dilaksanakan pada Kamis (30/10/2025) di tiga lokasi strategis: Kantor Camat Pakantan, Kantor Desa Huta Gambir, dan kediaman mantan Kepala Desa Huta Gambir yang sebelumnya namanya muncul sebagai saksi.
Dipimpin langsung oleh jaksa penyidik Freshly Newman Silalahi, S.H. dan Leo Karnando Caniago, S.H., tim gabungan Seksi Pidana Khusus dan Seksi Intelijen Kejari Madina berhasil menyita sejumlah dokumen penting dan barang bukti yang diduga kuat terkait dengan penyelewengan keuangan desa.
Kasus ini disidik berdasarkan dugaan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan kata lain, penyidikan menyoroti kemungkinan perbuatan melawan hukum dalam bentuk memperkaya diri atau menyalahgunakan wewenang yang merugikan keuangan desa.
“Kami masih terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Fokus kami adalah membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan desa,” ujar Kasi Intelijen Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., M.H., menegaskan komitmen lembaganya.
Langkah cepat Plt. Kajari Yos Arnold Tarigan ini menjadi sinyal kuat bahwa Kejari Mandailing Natal tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik korupsi, khususnya yang melibatkan dana pembangunan desa yang seharusnya menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat. Proses hukum kini berjalan penuh ketelitian untuk menegakkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di tingkat desa.( Red- Eben)
