Jakarta, Indotrans.web.id — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi mengambil langkah tegas dengan menghapus tantiem dan insentif untuk para komisaris BUMN dan anak usahanya. Kebijakan ini dilakukan demi membenahi sistem manajemen, keuangan, dan kepegawaian BUMN yang dinilai belum optimal.
Kebijakan tersebut ditegaskan oleh Prasetyo Hadi, Juru Bicara Presiden sekaligus Menteri Sekretaris Negara, dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan, Selasa (5/8/2025).
“Komisaris ditugaskan untuk membenahi BUMN, bukan mengejar tantiem. Ini soal semangat memperbaiki, bukan bagi-bagi bonus,” ujar Prasetyo.
🧾 Instruksi Resmi dari Danantara
Langkah ini diambil berdasarkan Instruksi Resmi dari Rosan Roeslani, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), melalui surat bernomor S-063/DI-BP/VII/2025 tertanggal 30 Juli 2025.
Isi surat tersebut menegaskan:
“Anggota dewan komisaris BUMN dan anak usaha BUMN tidak diperkenankan mendapatkan tantiem, insentif, atau penghasilan lain yang berkaitan dengan kinerja perusahaan.”
Tidak hanya tantiem, insentif khusus, insentif jangka panjang, bahkan bonus kinerja juga dilarang diterima oleh para komisaris.
🧠 Fokus pada Good Corporate Governance
Rosan menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan pemangkasan honorarium, melainkan penyelarasan dengan standar tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).
“Komisaris tetap mendapat penghasilan tetap bulanan yang layak sesuai tanggung jawab dan kontribusinya,” ujarnya.
💼 Direksi Masih Dapat Tantiem, Tapi Tak Sembarangan
Berbeda dengan komisaris, dewan direksi BUMN masih bisa menerima tantiem dan insentif, namun dengan syarat ketat. Insentif hanya diberikan berdasarkan kinerja operasional nyata, bukan dari hasil aktivitas non-operasional seperti:
-
Revaluasi aset
-
Penjualan aset
-
Transaksi satu kali yang tidak berulang
“Kami ingin penghargaan yang diberikan sejalan dengan kontribusi nyata terhadap tata kelola perusahaan,” tegas Rosan.
Indotrans Insight:
Langkah tegas ini menunjukkan komitmen pemerintahan Prabowo untuk mencabut akar budaya insentif tanpa kontribusi di tubuh BUMN. Tapi, apakah perubahan ini akan mengurangi minat profesional bergabung menjadi komisaris? Atau justru menjadi momen bersih-bersih BUMN secara menyeluruh?
(S.S/RED)
