Jakarta, Indotrans.web.id — Indonesia tengah dihebohkan dengan aksi tak biasa dari masyarakat yang mengibarkan bendera anime One Piece sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Reaksi cepat dan keras datang dari pihak pemerintah, yang menyebut tindakan ini sebagai ancaman terhadap simbol negara.
Namun, di balik sorotan tajam pemerintah, suara kritis muncul dari kalangan akademisi. Pengamat Politik dari Universitas Bung Karno, Faisal Chaniago, menyebut respons aparat terhadap aksi ini justru terlalu berlebihan.
“Menurut saya sangat berlebihan. Ini murni bentuk kekecewaan masyarakat, bukan tindakan subversif. Pemerintah seharusnya tidak perlu khawatir,” ujar Faisal kepada Indotrans, Selasa (5/8/2025).
Ia menjelaskan bahwa pengibaran bendera One Piece merupakan ekspresi simbolik yang muncul dari rasa frustrasi terhadap kebijakan pemerintahan saat ini.
“Tidak perlu sampai ditangkap. Itu hanya kritik. Rakyat punya hak menyuarakan ketidakpuasan ketika merasa tidak didengar,” tegasnya.
Meski begitu, Faisal tetap mengingatkan agar masyarakat menghormati momentum sakral Hari Kemerdekaan RI.
“Saat upacara 17 Agustus nanti, sebaiknya jangan dikibarkan. Itu momen sakral. Hormati Merah Putih sebagai simbol negara,” tambahnya.
Sebelumnya, berbagai daerah di Indonesia dilaporkan mengibarkan bendera dengan simbol bajak laut dari anime Jepang tersebut. Pemerintah menyebut gerakan itu sebagai bentuk penolakan terhadap simbol resmi negara, meski banyak kalangan menilai tindakan itu hanyalah bentuk kreativitas dalam menyampaikan kritik.
Indotrans Insight:
Fenomena ini menunjukkan bahwa generasi muda kini menggunakan simbol pop culture untuk menyampaikan aspirasi politik. Pemerintah seharusnya menangkap pesan di balik aksi tersebut, bukan hanya simbol luarnya. Apakah kita siap menghadapi bentuk-bentuk kritik kreatif yang semakin berkembang di era digital?
(S.S/Red)
