JAKARTA, Indotrans.web.id – Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia mendadak melonjak! Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,12% pada kuartal II 2025—tertinggi dalam dua tahun terakhir. Namun, alih-alih dirayakan, data ini justru menimbulkan kecurigaan dari berbagai kalangan ekonom dan lembaga riset independen.
Pasalnya, angka pertumbuhan ini tak hanya melampaui prediksi 26 analis yang disurvei Reuters (median 4,8%), tapi juga mengalahkan prediksi paling optimis sekalipun. Jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang hanya 4,87%, lonjakan ini dinilai tidak selaras dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Ekonom Curiga Ada Yang Tak Beres
Sejumlah ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), CELIOS, CORE, hingga akademisi LPEM UI mempertanyakan validitas data tersebut. Mereka menyoroti penurunan penjualan mobil, anjloknya investasi asing langsung (FDI), kontraksi manufaktur, hingga lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai bukti lemahnya aktivitas ekonomi pada periode April–Juni 2025.
Bhima Yudhistira dari CELIOS bahkan menyebut data PDB ini sarat kepentingan politik. “Ini bisa jadi upaya untuk memperlihatkan progres menuju target 8% pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo untuk tahun 2029,” ujarnya.
Sementara Mohammad Faisal dari CORE menyebut data PDB kali ini menyimpang dari tren indikator utama, seperti konsumsi rumah tangga dan investasi. “Selama ini indikator itu sejalan dengan data PDB. Tapi kali ini, tidak,” katanya.
BPS dan Pemerintah Membantah
Menanggapi kritik ini, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan data disusun berdasarkan metodologi dan standar internasional.
Namun, ketidakhadiran respons dari Istana Negara terhadap permintaan konfirmasi dari Reuters makin menyisakan tanda tanya. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hanya menjawab singkat, “Tidak ada hal seperti itu,” menampik dugaan manipulasi data.
Akurasi Data Bisa Pengaruhi Kepercayaan Investor
Andry Satrio Nugroho dari INDEF memperingatkan bahwa keakuratan data sangat vital. “Tanpa data yang akurat, pemerintah berisiko membuat kebijakan yang keliru. Jika ada manipulasi, itu bisa mengguncang kepercayaan investor.”
Senada, Sutrisno Iwantono dari Apindo menyebut banyak pengusaha yang justru melaporkan penurunan penjualan dan lemahnya daya beli masyarakat. “Kalau ada kesalahan teknis atau metodologis dalam penghitungan, dampaknya bisa serius,” tegasnya.
Meski belum ada bukti kuat soal manipulasi, sinyal merah telah muncul. Pertumbuhan ekonomi yang terlalu indah untuk dipercaya patut diwaspadai.
(G.S/RED)
