Medan, Indotrans.web.id.||– Tindak-tanduk mafia Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Medan kini sungguh meresahkan masyarakat dan pemerhati pembangunan.
Dugaan praktik gelap ini kian terang-terangan, bahkan disebut-sebut lebih dipercaya oleh pelaku usaha properti dibanding prosedur resmi pemerintah.
Berdasarkan investigasi lapangan Jurnalis Indotrans, serta informasi dari sejumlah sumber, pemilik perusahaan properti berinisial “Tan” mengaku LEBIH MEMILIH MENGURUS PBG melalui Sosok yang bernama “SAMSUIR”, karena Dianggap “AMAN DI LAPANGAN ”.
Kondisi ini memunculkan Dugaan Kuat adanya MAFIA PBG yang bermain Rapi, Sementara PENGAWASAN DINAS PERKIM CIKATARU Medan disinyalir SANGAT LEMAH.
Bangun Rumah Tanpa PBG, Cukup Tempel Nama di Seng?
Pengakuan mengejutkan juga datang dari Bob (nama disamarkan), warga yang tengah membangun rumah pribadi di kawasan Krakatau.
Ia secara terang-terangan mengaku tidak pernah mengurus PBG.
Alasannya sederhana dan mencengangkan. Ia mengaku cukup percaya pada “SAMSUIR”, yang hanya menuliskan namanya di selembar kertas dan ditempel di seng bangunan.
Bangunan yang kini hampir rampung 100 persen itu tak pernah didatangi petugas Dinas PERKIM maupun Satpol PP.
“Aman-aman aja bang. Gak ada yang datang,” pengakuan Bob, yang makin menguatkan dugaan adanya perlindungan sistematis terhadap bangunan tanpa PBG.
Dari penelusuran wartawan tentang bangunan yang tanpa PBG ini ke Nomor WA 0812605****, melengket diatas Dingding bangunan, tidak bersedia dihubungi , kendati Teleponnya Berdering tanda tersambung, , namun tidak menggubris nya, bahkan dihubungi berulang kali , tetap tidak di jawab dan digubrisnya
Beberapa dan Media OL, Mengaku bahwa Samsuwir sangat Sulit untuk dihubungi.
- LSM MATRA BANGSA: PERKIM CIKATARU Diduga Bermain Mata dan Terlalu Santai!
Pemerhati Pembangunan Kota Medan sekaligus Ketua LSM MATRA BANGSA, Ir. MR. Purba, mengecam keras lemahnya pengawasan Dinas PERKIM CIKATARU Medan, terlebih Kepala Dinas Silvester Lase belum genap satu tahun menjabat.
“Seharusnya Pak Lase cepat tanggap. Aktifkan anggota turun ke lapangan, keliling, dan tindak bangunan tanpa PBG, khususnya di inti kota Medan,” tegas Purba.
Ia menilai PERKIM CIKATARU terkesan santai dan tidak serius, padahal sektor bangunan adalah lumbung PAD Kota Medan.
“Saya minta Wali Kota Medan segera bertindak tegas. Jangan biarkan dinas terkait jalan di tempat mengejar target PAD,” serunya.
“Jangan Biarkan Mafia PBG Rampas PAD Medan!”
Dengan nada tinggi, Purba menegaskan bahwa mafia PBG seperti SAMSUIR (sesuai pengakuan warga dan pelaku pembangunan) diduga menjadi penghambat utama PAD Kota Medan.
“Jangan biarkan mafia PBG merajalela! Ini merampok hak masyarakat. PAD itu untuk kesejahteraan warga Medan, bukan untuk kepentingan oknum!” teriak Purba dengan penuh amarah.
Desak Call Center Pengaduan Bangunan Tanpa PBG
Ketua LSM MATRA BANGSA juga mendesak Wali Kota Medan, Rico Waas, agar memerintahkan Kadis PERKIM CIKATARU Silvester Lase segera membentuk Call Center Pengaduan Masyarakat terkait bangunan tanpa PBG.
Menurutnya, mekanisme ini wajib ada, sebagaimana Satpol PP yang sudah lebih dulu memiliki layanan pengaduan publik.
Bangunan Bermasalah Masih Bebas Berdiri. Hingga berita ini diturunkan, bangunan di Jalan Pelita 1, Krakatau, dan Setia Luhur masih belum memampangkan spanduk PBG.
Fakta ini menguatkan dugaan belum adanya tindakan tegas berupa penghentian atau penyegelan bangunan bermasalah tersebut.
Aktivis LSM ini menegaskan akan terus meng-update dan mengawal kasus bangunan tanpa PBG ini, sebagai bentuk empati dan kepedulian terhadap pembangunan Kota Medan yang bersih dan berkeadilan.
Jika Hukum Kalah oleh Kertas yang Ditempel di Seng, Maka yang runtuh Bukan Bangunan, tetapi wibawa Pemkot Medan, katanya
Purba
