Provinsi Banten, Indotrans.Web.Id.//– Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, resmi dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), atas dugaan keterlibatannya dalam kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR serta tindakan perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku.
Jaksa menyatakan bahwa Hasto telah melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ikut berperan dalam pengkondisian agar Harun Masiku menggantikan caleg terpilih dari PDIP melalui skema yang diduga ilegal.
“Perbuatannya secara nyata mengganggu proses hukum dan memperburuk tata kelola demokrasi di Indonesia,” ujar jaksa dalam sidang pembacaan tuntutan.
Tak tinggal diam, Hasto menegaskan akan melawan tuntutan tersebut. Ia menyatakan telah menyiapkan pledoi atau nota pembelaan untuk membantah seluruh dakwaan jaksa. “Saya tidak akan berhenti berjuang. Ini bukan hanya tentang saya, tapi tentang kebenaran dan keadilan,” tegas Hasto usai persidangan.
Hasto menilai kasus ini sarat kepentingan politik dan menolak anggapan bahwa dirinya memiliki peran dalam pelarian Harun Masiku, mantan caleg PDIP yang sejak tahun 2020 masih menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Analisis & Catatan Publik:
Kasus ini menjadi sorotan nasional karena melibatkan tokoh penting partai besar, dan menambah panjang daftar pertanyaan publik terhadap kelanjutan pencarian Harun Masiku, buronan yang hingga kini belum juga ditemukan.
Tuntutan terhadap Hasto juga membuka kembali perdebatan soal:
* Independensi lembaga hukum dalam menindak pelanggaran di lingkar kekuasaan.
* Integritas sistem pergantian anggota legislatif yang selama ini rawan celah transaksional.
* Serta pentingnya keterbukaan informasi publik terkait progres pencarian buronan kelas kakap.
Sejumlah pengamat menilai pledoi Hasto akan menjadi momen penting, bukan hanya dari sisi pembelaan pribadi, tapi juga arah sikap politik PDIP ke depan. (Red)